Perubahan berdasarkan Pergub Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provsu

 

 

 

 

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU

  Pasal ...

 

  • Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekdaprovsu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, layanan pengadaan dan pengendalian pembangunan serta bina usaha jasa. 
  • Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi: 
  1. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian konsep kebijakan Kepala Daerah dalam hal pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, kebijakan, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaporan pembangunan, serta pembinaan usaha jasa;
  2. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanan kebijakan Kepala Daerah dibidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, bina usaha jasa dan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah. 
  • Kepala Biro Administrasi Pembangunan, mempunyai uraian tugas: 
  1. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan disiplin kepada staf lingkup Biro Administrasi Pembangunan;
  2. menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan Biro, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  3. menyelenggarakan penetapan data/bahan dalam bidang administrasi pembangunan;
  4. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dibidang layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, bina usaha jasa dan pengendalian pembangunan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  5. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian dibidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, bina usaha jasa dan pengendalian pembangunan;
  6. menyelenggarakan persiapan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, standar, norma dan kriteria penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, bina usaha jasa dan pengendalian pembangunan;
  7. menyelenggarakan pembinaan dan penatausahaan administrasi Biro;
  8. menyelenggarakan perumusan penyelenggaraan konsultasi dan asistensi dibidang administrasi pembangunan;
  9. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan perumusan penyelenggaraan administrasi pembangunan;
  10. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah, sesuai standar yang ditetapkan;
  11. menyelengarakan fasilitasi penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan anggaran pembangunan belanja daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  12. menyelenggarakan pengkoordinasian penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan
  13. menyelenggarakan perumusan usulan penetapan pejabat pelaksana pengelola kegiatan dibidang anggaran pendapatan belanja daerah, sesuai ketentuan Perundang-Undangan;
  14. menyelenggarakan perumusan penetapan laporan penyelenggaraan administrasi pembangunan, Laporan Kinerja, LKPJ dan LPPD, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  15. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan administrasi pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi vertikal/terkait, lembaga dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan;
  16. menyelenggarakan rapat internal dan eksternal penyelenggaraan administrasi pembangunan;
  17. menyelenggarakan analisa dan pengkajian penyelenggaraan pengelolaan administrasi pembangunan;
  18. menyelenggrakan pengkoordinasian penetapan tim penyelenggara pengelola administrasi pembangunan;
  19. menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  20. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  21. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  22. menyelenggarakan perumusan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan. 
  • Untuk melaksanakan tugas fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), (2) dan ayat (3), Kepala Biro Administrasi Pembangunan dibantu:
  1. Bagian Layanan Pengadaan
  2. Bagian Bina Usaha Jasa
  3. Bagian Pengendalian Pembangunan

 

Bagian Layanan Pengadaan

Pasal ...

  • Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) dan memfasilitasi serta memproses laporan pengaduan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
  • Melaksanakan pembinaan kepada badan usaha melalui bimbingan, pendidikan, pelatihan, sosialisasi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga tercipta pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 
  • Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Layanan Pengadaan;
  2. Penyelenggaraan pengolahan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  3. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang layanan pengadaan barang/jasa;
  5. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan proses layanan pengadaan barang/jasa, sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  7. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  8. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan; 
  • Kepala Bagian Layanan Pengadaan, mempunyai uraian tugas:
  1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bagian Layanan Pengadaan;
  2. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan;
  3. Menyusun program kerja dan anggaran ;
  4. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan ;
  5. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Gubernur ;
  6. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Bagian Layanan Pengadaan;
  7. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing kelompok kerja ;
  8. Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan di Bagian Layanan Pengadaaan kepada Gubernur, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN ;
  9. Mengusulkan pejabat fungsional umum, atau jabatan pelaksana atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagai personil sekretariat Layanan Pengadaan sesuai kebutuhan.
  10. Menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
  11. Menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal di Bidang Pengendalian Pembangunan;
  12. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
  13. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
  14. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan. 
  • Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), Kepala Bagian Layanan Pengadaan dibantu:
  1. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  2. Sub Bagian Bina Sumber Daya Manusia dan Distribusi
  3. Sub Bagian Informasi dan Advokasi

Pasal ...

 

  • Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mempunyai uraian tugas:
  1. Melakukan koordinasi proses layanan pengadaan barang dan jasa
  2. Melaksanakan administrasi, verifikasi kelengkapan dokumen pengadaang barang dan jasa
  3. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan layanan pengadaang barang dan jasa
  4. Menyusun program kegiatan dan standar operasional prosedur layanan pengadaang barang dan jasa
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan
  6. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
  7. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bagian, sesuai dengan tugasnya;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian, sesuai dengan tugasnya;
  9. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan. 
  • Kepala Sub Bagian Bina Sumber Daya Manusia dan Distribusi, mempunyai uraian tugas:
  1. Melakukan koordinasi proses layanan pengadaan barang dan jasa
  2. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan barang/jasa;
  3. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa ;
  4. Melakukan klasifikasi jenis pengadaan dan mendistribusikan paket pengadaan kepada kelompok kerja sesuai dengan bidangnya
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan
  6. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
  7. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bagian, sesuai dengan tugasnya;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian, sesuai dengan tugasnya;
  9. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan. 
  • Kepala Sub Bagian Informasi dan Advokasi, mempunyai uraian tugas:
  1. Melakukan koordinasi proses layanan pengadaan barang dan jasa
  2. Menyiapkan dokumen  pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ;
  3. Mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
  4. Melayani pengaduan umum terkait dengan pengadaan barang dan jasa
  5. Melakukan monitoring atas tanggapan sanggahan dari kelompok kerja
  6. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan
  8. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
  9. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bagian, sesuai dengan tugasnya;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian, sesuai dengan tugasnya;
  11. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

 

Bagian Bina Usaha Jasa

Pasal ...

 

  • Bagian Bina Usaha Jasa, mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam melaksanakan penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, usaha jasa dan jaringan jasa konstruksi, pengembangan hasil pembangunan, dan pengadministrasian ketatausahaan biro. 
  • Bagian Bina Usaha Jasa menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Bina Usaha Jasa;
  2. Penyelenggaraan pengolahan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  3. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang Bina Usaha Jasa, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bina Usaha Jasa, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  5. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian pelaksanaan Bina Usaha Jasa;
  6. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  8. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan. 
  • Kepala Bagian Bina Usaha Jasa, mempunyai uraian tugas :
  1. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Bina Usaha Jasa ;
  2. Menyelenggarakan pengolahan bahan/data dibidang pengelolaan Bina Usaha Jasa ;
  3. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan bagian, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
  4. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standart, norma dan kriteria penyelenggaraan pengolahan Bina Usaha Jasa ;
  5. Menyelenggarakan pembinan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan bina usaha jasa dibidang jaringan aspirasi masyarakat jasa kontruksi, pengembangan hasil pembangunan dan ketatausahaan;
  6. Menyelenggarakan pengkajian, pendataan dan pelaporan realisasi fisik keuangan serta memonitoring penyerapan anggaran;
  7. Menyelenggarakan pengkajian dan analisis penyelenggaraan, pendataan dan pelaporan realisasi fisik keuangan sosialisasi peningkatan pengembangan penyelenggaraan bina usaha jasa;
  8. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan bina usaha jasa kontruksi, sesuai ketentuan yang ditetapkan ;
  9. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pameran hasil-hasil pembangunan, sesuai ketentuan yang berlaku;
  10. Menyelenggarakan pengembangan informasi dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan bina usaha jasa, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal dibidang bina usaha jasa kontruksi dan non kontruksi ;
  12. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan hasil pembangunan, sesuai standar yang ditetapkan;
  13. Melaksanakan pembinaan dan penataan administrasi penyelenggaraan pengelolaan pembinaan hasil pembangunan;
  14. Menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
  15. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
  16. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
  17. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan. 
  • Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Bina Usaha Jasa dibantu : 
  1. Sub Bagian Bina Usaha Jasa dan Jaringan Jasa Konstruksi
  2. Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Hasil Pembangunan
  3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

 

Pasal ...

 

  • Kepala Sub Bagian Bina Usaha Jasa dan Jaringan Jasa Konstruksi, mempunyai uraian tugas :
  1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Jaringan Aspirasi Masyarakat jasa Konstruksi;
  2. Melaksanakan pengumpulan, mengelola dan menyajikan bahan/data dibidang penyelenggaraan jaringan aspirasi masyarakat jasa kontruksi;
  3. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dibidang jaringan aspirasi masyarakat jasa konstuksi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
  4. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan jaringan aspirasi masyarakat jasa kontruksi;
  5. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan penyelenggaraan jaringan aspirasi masyarakat jasa konstruksi;
  6. Melaksanakan pengkajian dan analisis penyelenggaraan jaringan aspirasi masyarakat jasa konstruksi;
  7. Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan jaringan aspirasi masyarakat jasa kontruksi, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  8. Melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan forum jasa konstruksi;
  9. Melaksanakan hubungan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan jaringan aspirasi masyarakat jasa konstruksi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal/terkait, lembaga, yayasan, pemerintah dan Kabupaten/Kota;
  10. Melaksanakan pembinaan dan penataan administrasi penyelengaraan jaringan aspirasi masyarakat jasa konstruksi, serta pengembangan informasi dan komunikasi publik dibidang penyelengaraan jaringan aspirasi masyarakat jasa konstuksi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  11. Melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi data realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan APBD Provsu serta pengawasan penyerapan anggaran APBD Provsu dan Kab/Kota se- Sumatera Utara sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku;
  12. Melaksanakan pengendalian, pemeliharaan dan pengamanan data hasil evaluasi laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan APBD Provsu;
  13. Melaksanakan penghimpunan, pelaporan dan pengawasan pelaksanaan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan standar yang berlaku;
  14. Mengkoordinir, membina SKPD Provsu dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelaporan realisasi fisik keuangan dan pengawasan penyerapan APBD;
  15. Melaksanakan fasilitasi penyelengaraan rapat-rapat internal dan eksternal dibidang bina usaha jasa dan jaringan jasa kontruksi;
  16. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
  17. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bagian, sesuai dengan tugasnya;
  18. Melakanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian, sesuai dengan tugasnya;
  19. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

 

Pasal ...

 

  • Kepala Sub Bagian Pembinaan Hasil Pembangunan, mempunyai uraian tugas :
  1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup sub bagian pembinaan hasil pembangunan;
  2. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dibidang pembinaan hasil pembangunan, pengumpulan, penyusunan, penyempurnaan dan penyajian bahan/data dibidang penyelenggaraan hasil pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan pembinaan hasil pembangunan;
  4. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan hasil pembangunan;
  5. Melaksanakan pengkajian dan analisis penyelenggaraan pembinaan hasil pembangunan dan sosialisasi penyelenggaraan pembinaan hasil pembangunan;
  6. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan umum pembinaan hasil pembangunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan hasil pembangunan, sesuai standar yang ditetapkan serta inventarisasi dan identifikasi penyelenggaraan hasil pembangunan
  8. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan gelar produk kerajinan nasional dan potensi unggulan daerah di dalam dan di luar negeri, pameran hasil pembangunan, Pekan Raya Sumatera Utara, Pekan Raya Jakarta, Pesta Pulau Pinang, dan pameran lainnya didalam dan luar negeri, sesuai standar yang ditetapkan;
  9. Melaksanakan hubungan kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan pembinaan hasil pembangunan dibidang pameran dan Pekan Raya Sumatera Utara, pembinaan anjungan Taman Mini Indonesia dan paviliun pada pameran-pameran antara Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal/Terkait, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Yayasan dan Kabupaten/Kota
  10. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Tapak Pesta Pulau Pinang – Malaysia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. Melaksanakan promosi, pengembangan informasi dan komunikasi publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. Melaksanakan fasilitasi pelayanan rapat-rapat dibidang pembinaan hasil pembangunan;
  13. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
  14. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bagian, sesuai dengan tugasnya;
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian , sesuai dengan tugasnya;
  16. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal ...

 

  • Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas :
  1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha ;
  2. Melaksanakan pengumpulan, pengelolahan dan penyajian data/bahan dibidang pengelolaan administrasi/ketatausahaan, arsip, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, peralatan dan dokumentasi Biro ;
  3. Melaksanakan persiapan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, perencanaan, dan program kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha dibidang pengelolaan adminstrasi/ketatausahaan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Melaksanakan pembinaan, penataan dan pemeliharaan administrasi, ketatausahaan, arsip dan dokumen, sesuai standar yang ditetapkan ;
  5. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, evaluasi, kebijakan dan pengendalian administrasi/ketatausahaan, arsip dan dokumen ;
  6. Melaksanakan pembinaan naskah dinas, pemeliharaan dan pengamanan administrasi, arsip, dokumen dan naskah dinas Biro, sesuai standar yang ditetapkan
  7. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan Renstra Biro, Renja Biro, Laporan Kinerja Biro, serta penghimpunan pelaporan bagian-bagian pada lingkup Biro
  8. Melaksanakan penyelenggaraan informasi elektronik melalui Website Biro
  9. Melaksanakan pengelolaan surat masuk dan surat keluar, pendistribusian surat-surat pada bagian lingkup Biro sesuai standar yang ditetapkan;
  10. Melaksanakan penyediaan/pengadaan dan pendistribusian naskah dinas, pengadaan dan fotocopy persuratan/ketatausahaan;
  11. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan administrasi, arsip, naskah dinas dokumen dan peralatan lingkup Biro ;
  12. Melaksanakan fasilitasi pelayanan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal/Terkait, Lembaga dan Kabuipaten/Kota;
  13. Melaksanakan pembinaan dan penataan bahan pustaka dan referensi pimpinan, sesuai standar yang ditetapkan ;
  14. Melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian dalam penyelenggaraan kenaikan pangkat, DP3, pelatihan dan bimbingan teknis, berkala, pelantikan, kesehatan, kesejahteraan lainnya, pensiun, tugas belajar, izin belajar dan penghargaan ;
  15. Melaksanakan penyusunan inventaris data pegawai serta fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan sosial pegawai di lingkungan Biro ;
  16. Melaksanakan fasilitasi pelayanan penggajian lingkup Biro;
  17. Melaksanakan pengaturan dan pengadaan kebutuhan peralatan/perlengkapan, alat tulis kantor/bahan ketatausahaan tiap-tiap bagian, penataan, kebersihan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor;
  18. Melaksanakan pengaturan dan pengimformasian jadwal, acara/agenda kegiatan di lingkungan Biro dan protokoler pimpinan ;
  19. Melaksanakan pelayanan informasi di lingkungan Biro, fasilitasi pelayanan tamu dinas dan rapat internal dan eksternal Biro ;
  20. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
  21. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bagian, sesuai dengan tugasnya;
  22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian , sesuai dengan tugasnya;
  23. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

 

Bagian Pengendalian Pembangunan

 

Pasal .... 

  • Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam melaksanakan Penyelenggaraan Bina Program, Bina Sosial Budaya dan Pembangunan, Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan, Bina Administrasi dan Fasilitasi Pekerjaan Umum.
  • Bagian Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Pengendalian Pembangunan;
  2. Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  3. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan program kegiatan bagian dibidang Pengendalian Pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan penyelenggaraan pengendalian pembangunan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya. 
  • Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan, mempunyai uraian tugas :
  1. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Pengendalian Pembangunan;
  2. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang Pengendalian Pembangunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan Pengendalian Pembangunan di bidang program pembangunan, pengawasan pembangunan sosial budaya dan ekonomi;
  4. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan umum dibidang Pengendalian Pembangunan sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  5. Menyelenggarakan pengawasan fisik, sarana dan infrastruktur pembangunan;
  6. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi sosialisasi, penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan dan penyusunan RKA APBD Provinsi;
  7. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Petunjuk Teknis Kegiatan APBD Provinsi;
  8. Menyelenggarakan konsultasi dan asistensi RKA dan DPPA Skala Provinsi;
  9. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) Provinsi sumber dana APBD Provinsi di bidang objek belanja honorarium, perjalanan dinas, uang lembur di bidang sosial budaya, ekonomi, fisik dan prasarana;
  10. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Skala Provinsi;
  11. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan fasilitasi penetapan Pejabat Pengelola Kegiatan yang sumber dananya dari APBN;
  12. Menyelenggarakan pembinaan dan penataan administrasi penyelenggaraan pengendalian pembangunan;
  13. Menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal di Bidang Pengendalian Pembangunan;
  14. Menyelenggarakan pemberian masukan yang diberikan oleh Kepala Biro sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan dibantu tiga kepala sub - bagian yaitu :

  1. Sub Bagian Bina Program, Bina Sosial Budaya dan Pembangunan.
  2. Sub Bagian Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan.
  3. Sub Bagian Bina Administrasi dan Fasilitasi Pekerjaan Umum. 
  • Kepala Sub Bagian Bina Program, Bina Sosial Budaya dan Pembangunan mempunyai uraian tugas :
  1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf Lingkup Sub Bagian Bina Program, Bina Sosial Budaya dan Pembangunan;
  2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang Bina Program, Bina Sosial Budaya dan Pembangunan;
  3. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan Bina Program, Bina Sosial Budaya dan Pembangunan sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan;
  4. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi di bidang Program, Sosial Budaya dan Pembangunan;
  5. Melaksanakan pengkajian dan pembinaan Program Sosial Budaya dan Pembangunan;
  6. Melaksanakan hubungan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan Program Pembangunan dan Sosial Budaya antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal/terkait, lembaga, yayasan dan kabupaten/kota;
  7. Melaksanakan Asistensi dan Verifikasi penyelenggaraan Program Pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Provinsi Sumber Dana APBD, Rincian objek belanja Honorarium, belanja Perjalanan Dinas dan uang lembur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi di bidang Program Pembangunan dan Sosial Budaya;
  9. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi Program Pembangunan dan Sosial Budaya dana APBD Provinsi;
  10. Memberikan masukan kepada Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya;
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya. 
  • Kepala Sub Bagian Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan mempunyai uraian tugas :
  1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf Lingkup Sub Bagian Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan;
  2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data di bidang penyelenggaraan pengelolaan Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan;
  3. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan sesuai standar yang ditetapkan;
  4. Melaksanakan pengendalian dan Pengawasan Fisik dan Sarana serta Infrastruktur Pembangunan;
  5. Melaksanakan konsultasi dan asistensi serta pengawasan penyelenggaraan Pembangunan Fisik dan Prasarana Pembangunan serta Infrastruktur Pembangunan;
  6. Melaksanakan hubungan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengembangan pengelolaan fisik dan prasarana pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal/terkait, lembaga, yayasan, pemerintah dan kabupaten/kota;
  7. Melaksanakan pengembangan informasi dan komunikasi publik dalam pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan;
  8. Melaksanakan pembinaan dan penataan administrasi penyelenggaraan kegiatan pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan;
  9. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
  10. Memberikan masukan kepada Kepala Bagian, sesuai dengan tugasnya;
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya;
  12. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan. 
  • Kepala Sub Bagian Bina Administrasi dan Fasilitasi Pekerjaan Umum mempunyai uraian tugas :
  1. Melakukan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada Lingkup Sub Bagian Bina Administrasi dan Fasilitasi Pekerjaan Umum;
  2. Melakukan kerjasama antar Negara, antar provinsi dan antar kabupaten/kota dalam rangka promosi pembangunan;
  3. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dibidang Pekerjaan Umum;
  4. Melaksanakan pembinaan dan penataan administrasi dalam rangka fasilitasi Pekerjaan Umum;
  5. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal dalam rangka fasilitasi Pekerjaan Umum;
  6. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
  7. Memberikan masukan kepada Kepala Bagian, sesuai dengan tugasnya;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya;
  9. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.