Kunjungan Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi Terkait Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Rombongan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tiba di Kantor Gubernur Sumatera Utara Ruang Rapat I Lantai II Pukul 14.00 WIB sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, Selasa (28/12/2021).

Unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dihadiri oleh  Bappeda Provsu, Dinas Lingkungan Hidup Provsu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu, Dinas Kehutanan Provsu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dan Biro Perekonomian Setdaprovsu. Sedangkan dari unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh Dinas Pariwisata Prov Sumbar, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumbar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Sumbar, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumbar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Agam, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.

Provinsi Sumatera Barat memiliki 2 (dua) danau yang menjadi Danau Prioritas Nasional yaitu Danau Maninjau dan Danau Singkarak yang saat ini sedang dalam proses perbaikan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati untuk terwujudnya Geopark Ranah Minang menjadi National Geopark.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu setelah membuka acara mempersilahkan OPD Terkait Pemprovsu untuk memberikan informasi perjalanan Danau Toba mulai dari Geopark hingga Menjadi National Geopark Unesco dan apa saja yang menjadi permasalahan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu menyampaikan Danau Toba diusulkan ke Unesco pada tahun 2014 dan lulus Oleh Unesco Pada Tahun 2020, Banyak tahapan yang dilakukan termasuk melakukan Inventarisasi Geodeversity, Biodeversity dan Culturedeversity Kawasan Danau Toba, dan Sosialisasi Aspiringgeopark Kaldera Toba yang di sana melibatkan berbagai unsur dalam mendukung terwujudnya National Geopark Unesco.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu juga menyampaikan bahwa kapasitas perikanan Keramba Jaring Apung (KJA) hanya boleh produksi 10.000 ton/tahun ini menjadi dilema karena penelitian dari IPB dan LIPI merekomendasikan daya tampung dan daya dukung budidaya perikanan bisa diatas 90.000 ton/tahun pada kawasan Danau Toba, sedangkan amanat dari Perpres 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Hanya Sebesar 10.000 Ton/Tahun, Sebagai Gambaran Produksi Ikan Dari Danau Toba Menyumbang Produksi 30% produksi budidaya perikanan Sumatera Utara. Untuk itu Dinas Kelautan Dan Perikanan Provsu memberikan alternatif budidaya nila padi dan bioflog kepada masyarakat sekitar dalam mendukung peningkatan perekonomian akibat dari dampak pengurangan produksi budidaya perikanan.

Penelitian terbaru dari IPB tentang pencemaran kualitas air danau toba melalui keramba jaring apung hanya sebesar 5 - 7% dan kontribusi terbesar pencemaran danau toba yaitu dari 110 aliran anak sungai yang masuk ke danau, kegiatan masyarakat, perhotelan, peternakan, kapal motor dan lain-lain namun belum dipublish. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provsu Dr. Tengku Amri Fadli, M.Kes.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam (Rosva Deswira) menanyakan apa langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menangani banyaknya kematian ikan, karena ini terjadi di Danau Maninjau akibat proses alam dan cukup merugikan pembudidaya.

Saran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu agar dilakukannya uji kualitas air dan arah kerambah dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi penumpukan sisa pakan.

Untuk itu Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dan OPD terkait siap melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi dengan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumatera Barat untuk penyelamatan Danau Maninjau dan Danau Singkarak serta untuk akselerasi terwujudnya Geopark Ranah Minang menjadi National Geopark Unesco.

Selain melakukan konsultasi dan Koordinasi ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara rombongan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengunjungi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dihari berikutnya terkait penyelamatan Danau Prioritas Nasional.